Demokrasi Kita Dibajak (1)

Berbicara tentang demokrasi di Indonesia bukanlah sesuatu yang mudah, kompleksipitas budaya dan masyarakat yang multicultural menjadi ciri tersendiri sekaligus keunikan yang cukup menarik. Namun kemudian jauh dari pada itu, demokrasi yang akrab di telinga kita terutama pasca runtuhnya rezim otoriter dimasa orde baru yang lebih dikenal dengan era reformasi memang telah banyak memberikan perubahan yang sangat signifikan pada praktek berdemokrasi yang kita rasakan saat sekarang ini.

Tetapi dengan system demokrasi yang semakin terbuka pada era sekarang juga menuai banyak kendala dan hambatan dalam prakteknya. Konskuensi dari system demokrasi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya pada masyarakat  kemudian dengan terbukanya semua pontensi-potensi yang ada dalam masyarakat ternyata tidak kunjung membuat kondisi social masyarakat Indonesia menjadi baik, namun sebaliknya malah dengan system demokrasi yang ada sekarang ini  terlihat kesengsaraan yang ada dalam masyarakat.

Hal tersebut terjadi tentu bukan tanpa sebab. Praktek demokrasi yang terjadi saat ini ternyata sama sekali bukanlah system yang dapat menjamin kesejahtraan social pada masyarakat bawah, karena meskipun kebebasan telah diberikan dengan seluas-luasnya, ternyata tidak berlaku pada masyarakat level bawah. Ini dapat dilihat dari tertutupnya akses-akses pada masyarakat kecil untuk merubah nasib hidup mereka ke arah yang lebih baik. Kita lihat saja akses pendidikan yang membutuhkan biaya sangat mahal, yang sudah pasti tidak bisa diakses oleh masyarakat kecil. Faktanya kemudian adalah pengangguran dan gepeng (gelandangan dan pengemis) menjamur di mana-mana.

Mungkin system demokrasi memang merupakan  system pemerintahan yang palik baik diantara system-sistem pemerintahan yang buruk yang ada di dunia ini, sehingga tidak heran jika system demokrasi juga banyak menimbulkan kesengsaraan-kesengsaraan baru di negeri ini.

Selain itu, jika melihat apa yang sering diberitakan oleh beberapa media tentang pemerintahan yang ada di Indonesia saat ini, mungkin ungkapan yang paling tepat untuk menjelaskan konteks demokrasi kita saat ini adalah; bahwa  institusi demokrasi yang ada sudah dibajak oleh orang Indonesia sendiri, sebab proses demokrasi dewasa ini dikuasai para elit  yang berasal dari berbagai kelompok dominan (orang-orang kaya) yang mempunyai kekuatan menentukan terutama dalam kehidupan politik. Sehingga yang terjadi sebenarnya hanya demokrasi semu yaitu demokrasi tanpa representasi di mana institusi representasi yang berkualitas belum tersedia secara memadai, akibatnya pendalaman demokrasi menjadi malapetaka demokrasi terutama bagi rakyat kecil karena pada akhirnya demokrasi disalah gunakan untuk kepentingan pribadi orang-orang yang berkuasa.

Sehingga kita dapat melihat kemudian, mereka yang menjadi agen perubahan selama ini termarjinalisasi kecuali dalam lembaga kemasyarakatan dan dalam institusi demokrasi yang berkaitan dengan kebebasan sipil dan politik sehingga tidak dapat memberi dampak yang kemudian dapat menentukan arah demokrasi yang lebih baik.

Yang lebih memperihatinkan adalah kenyataan bahwa Para elite, politisi, birokrat dan pejabat di Indonesia sudah tidak peka dengan penderitaan rakyat, mereka berwatak feodal dan kolonial terhadap rakyatnya sendiri. Mereka krisis integritas dan hanya mementingkan kelompok demi  uang dan kuasa.  Situasi ini sesungguhnya sudah merusak kepercayaan rakyat pada demokrasi. Apalagi pemerintah SBY-Boed gagal memberantas korupsi dan hanya melayani kepentingannya sendiri. Kriminalisasi demokrasi sudah sangat dalam dan diperlukan kekuatan  arus perubahan untuk mendobrak kerusakan sosial yang meluas dewasa ini.

Praktik demokrasi di Indonesia saat ini disandera elite politik demi kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Akibatnya, tujuan demokrasi untuk menyejahterakan kehidupan rakyat, menciptakan keamanan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa belum tercapai atau bahan tidak dapat tercapai.

Dalam praktek berdemokrasi seperti Indonesia sekarang ini, kita dapat melihat bahwa partai-partai politik dan para politisi sudah kehilangan, bahan  kehabisan  ideologi kecuali  harta, tahta dan wanita. Integritas mereka tergerus. Kasus gedung baru DPR, korupsi para politisi di DPR, politik uang, skandal Century, mafia pajak, mafia hukum dan korupsi oleh penguasa, pejabat, pengusaha dan politisi, adalah bukti bahwa kriminalitas merambah politik, membajak demokrasi, menjadi demokrasi amburadul.

Sehingga yang terjadi pada praktik demokrasi Indonesia saat ini sangat ditentukan oleh uang, dan itu menguatkan fakta bahwa demokrasi kriminal merajalela di Indonesia. Dengan uang, apasaja bisa dilakuan dalam system demokrasi. Bukan  dengan gagasan, ide,  jaringan, bukan cita-cita perjuangan dan organisasi, suara rakyat bisa dibeli, dibayar dimuka bahkan di injak-injak setelah di beli. Demokrasi amburadul yang sudah menjadi alat kepentingan para penguasa salah satunya dapat  ditandai dengan maraknya politik uang dalam pemilu, pilkada dan pilpres di Indonesia. Sungguh masa depan demokrasi dan nasib bangsa ini dalam bahaya.

Mungkin salah satu penyebabnya demokrasi kita sudah dibajak pemodal, mafia hukum dan dipenuhi kebohongan. Itulah Demokrasi indonesia. Masyarakat yang haus perubahan, kini melihat, demokrasi kita hari ini sudah demikian buruk karena terjadi berbagai praktek tidak sehat seperti kecurangan dalam pengumpulan suara, sogok dalam perolehan suara dan pat gulipat dalam penyelesaian masalah-masalah hukum.

Elite politik saat ini telah menyandera demokrasi demi kepentingan kelompoknya. Salah satu gejalanya terlihat dari maraknya korupsi di semua lapisan birokrasi pemerintahan, lemahnya penegakan hukum, dan gangguan keamanan. Semua itu memacetkan penguatan demokrasi yang semestinya bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Akibat penyanderaan demokrasi, hak-hak dasar masyarakat tidak dipenuhi oleh pemerintah dan negara, antara lain kebebasan beragama, jaminan keamanan, atau kesejahteraan ekonomi, sehingga yang Nampak kepermukaan adalah bagaimana para elit politik memperjuangkan dan mempertahankan posisi mereka dengan menampilkan kebusukan mereka secara terang-terangan kepada masyarakat, setelah itu mereka berubah menjadi orang-orang yang buta juga tuli dari realitas serta kritikan dari masyarakat.

Selanjtnbya, praktik demokrasi di indonesia semakin buruk karena para pejabat dan politikus kehilangan moralitas bahkan ada yang tidak bermoral. Kinerja elite politik tidak lagi mengacu kepada sumber-sumber nilai, akal sehat, dan kemanusiaan, tetapi telah dikuasai nafsu merebut kekuasaan dan materi. Akibatnya, banyak pejabat yang terjerat kasus korupsi karena memanfaatkan kekuasaan untuk keuntungan diri sendiri.

Keberadaan para elit politik yang tidak bermoral secara sengaja telah membajak demokrasi yang sudah kita bangun dengan susah payan, bahkan harus merenggut nyawa manusia, namun kemudian ini setidaknya menjadi cermin yang bisa membuat kita intropeksi diri dengan semua yang telah tejadi karena munculnya politikus busuk yang mengacaukan demokrasi bukan tanpa sebab. Mungkin saja kita ikut andil dalam memberikan mereka tempat yang nyaman untuk menggangu system demokrasi kita saat ini. Namun lebih daripada itu, kita tentunya sama-sama sangat menyesali kondisi yang sudah terjadi ini. Mungkin kemunculan seorang pemimpin yang benar-benar dapat membela kepentingan rakyat serta melaksanakan system demokrasi dengan baik sangat kita harapkan.

Karena walau bagaimanapun kekesalan kita sebagai warga Negara ditengah kondisi demokrsi yang sudah dikotori oleh orang-orang yang tidak bermoral itu, kita hanya bisa mengumpat dan mengkritik mereka karena pada dasarnya kondisi kita belum memungkinkan untuk mengulangi sejarah reformasi dengan menumbangkan rezim yang berkuasa  serta membabat habis para pembajak yang saat ini duduk manis menikmati kekuasaannya dan membiarkan rakyatnya mengais sampah untuk bertahan hidup.